Menkominfo, Moh. Nuh meminta pemerintah daerah menerapkan biaya yang wajar dalam proses perizinan pembuatan menara telekomunikasi. Biaya perizinan bisa mempengaruhi investasi dan teledensitas yang diinginkan oleh operator.

Jika pemerintah daerah menerapkan biaya di luar batas kewajaran, menurut Moh. Nuh, investor, operator dan pengusaha konstruksi enggan membangun menara di wilayah itu. Akibatnya, investasi di daerah berhenti dan layanan jaringan telekomunikasi tidak maksimal.

Program Pokok dan Kegiatan Prioritas Ditjen Postel Untuk Bidang Telekomunikasi Pada Tahun Anggaran 2008 dan Antisipasi 2009 dan 2010
Secara umum sasaran pembangunan telekomunikasi yang hendak dicapai pada RPJM 2004 – 2009 adalah terwujudnya penyelenggaraan telekomunikasi yang efisien, yaitu yang mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan kemanfaatan aspek sosial dan komersial. Di samping itu juga dengan sasaran untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat akan layanan dan telekomunikasi. Kedua sasaran umum tersebut dijabarkan ke dalam sasaran pendukung, yaitu:

1. Tercapainya teledensitas sambungan tetap sebesar 13 persen dan sistem telekomunikasi bergerak sebesar 20 persen.
2. Selesainya pembangunan sambungan baru di 43 ribu desa.